PROBLEMATIK ETNIK DALAM RANGKA PROSES INTEGRASI NASIONAL

PROBLEMATIK ETNIK DALAM RANGKA PROSES INTEGRASI NASIONAL

Era globalisasi dengan ditandai kemajuan yang begitu cepat perkembangan teknologi dan tranportasi serta informasi yang seharusnya membawa manusia masyarakat bangsa ini menuju kearah pencerahan, namu realitasnya masih ada suatu fenomena social politik yang penting dan timbul secara berkala serta nampaknya semakin menggejala, meluas di berbagai Negara, baik dinegara maju maupun dinegara berkembang yaitu masalah etnik.
Misalnya di Amerika Serikat, pernah ada gerakan Ku Klux Klan, Neo Nazi dan berbagai gerakan sebagai wujud anti Semitisme, Di Inggris terdapat pertentangan antara orang Irlandia yang protestan melawan orang Irlandia yang Katolik, di bekas Republik Yugoslavia permusuhan terpendam antara republic republic etnik Serbia dan Kroasia, di Philipina perlawanan Bangsa Moro dengan pihat pemerintah, di Singapura tumbuh semacam gerakan Chinese Nationalism, di Papua Nugini berkembang Melanesia Raya, yang juga mempunyai simpatisan simpatisan di Propinsi Irian Jaya ( Papua Barat ).
Di Indonesia sendiri konkritnya , masih dihadapkan pada masalah pribumi – non pribumi.
dan gerakan separatis yang bermotifkan solidaritas etnis di Aceh dengan GAM nya,di Maluku Selatan dengan RMS nya, di Irian Jaya ( Papua Barat ) dengan OPM nya.
Perlu diketahui dan menjadi catatan bagi kta, bahwa dewasa ini di negeri Belanda ada suatu organisasi internasional yang bernama Organisasi Bangsa Bangsa yang belum diakui Perserikatan Bangsa Bangsa . Anggota organisasi ini terdiri dari dari 26 negara / bangsa antara lain, Kurdi, Taiwan, Tibet, Papua Barat, Republik Maluku Selatan, Aceh Merdeka dan golongan minoritas Albania di Yugoslavia dll. Dan tentunya organisasi ini bertujuan untuk memperjuangkan hakotonomi dan hak menetukan nasib sendiri dari bangsa bangsa. Dengan demikia gerakan etnis ini bersifat Universal dan Global, serta terlepas dari masalah ideology yang dianut suatu Negara dan terlepas dari taraf kemajuan social ekonomi yang dicapai Negara yang bersangkutan.
Oleh karena itu dalam rangka kewaspadaan nasional amatlah urgen agar masalah etnik ini dipelajari secara mendalam dan berkesinambungan. Masalah etnis di Indonesia belum memperoleh penyelesaian secara mendasar serta tidak menutup kemungkinan akan muncul kepermukaan menunggu momentum berikutnya dari satu atau dua bahkan mungkin tiga generasi kemudian. Jika pemerintahan menghendaki terdapatnya keamanan, ketenteraman serta stabilitas nasionalyang mantap dan dinamis, gejala etnisitas ini tidak dapat diabaikan, atau dianggap tidak ada.
Sebab sederhana saja, karena etnik ini ada, sebelum adanya Negara, ada selama ada Negara, dan bahkan kan tetap ada setelah Negara tidak ada. Jadi masalah etnis memerlukana penyelesaian secara mendasar, baik secara filosofi, ideology dan konstitusional. Dalam sejarah umat manusia, pernah terdapat adanya ideology yang hendak menghapuskan kelompok etnis, ras, atau keagamaan, seperti misalnya pembunuhan 6 juta orang Yahudi oleh Nazi Jerman, yang kegiatan tersebut sebagai “ the final solution “ terhadap masalah Yahudi di Eropa. Pada berbagai Negara, masalah enis memang amat sering dipandang dan diselesaikan secara militer dan secara yuridis, yang secara taktis dalam jangka pendek hamper dapat dipastikan jelas akan berhasil menumpas gerakan gerakan tersebut secara fisik. Pada satu sisi etnisitas tidak hanya merupakan sumber masalah potensial, namun setiap etnik jugamempunyai potensi khas yang dapat

disumbangkannya kepada pembangunan nasional, disamping masalah khas yang dapat menimbulkan persoalan terhadap stabilias nasional Negara yang bersangkutan.
Oleh karenanya setiap negara sesungguhnya berkepentingan untuk mendalami masalah etnik ini baik untuk memelihara perdamaian dalam negeri, dan mendayagunaka potensi yang dimilik etnik itu untuk memajukan pembangunan negara, maupun untuk mencegah dilakukannya kejahatan genocide yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.
Menurut professor Kuntjaraningrat, paling sedikit ada lima macam sumber konflik antara suku suku bangsa yang terdapat pada negara negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia yaitu
1. warga dari dua suku bangsa masing masing bersaing dalam hal mendapatkan lapangan mata pencaharian hidup yang sama.
2. warga dari suku bangsa yang mencoba memaksakan unsure unsure dari kebudayaannya kepada warga dari suatu suku bangsa lainnya.
3. wwwarga dari suatu suku bangsa mencoba memaksakan konsep konsep agamanya terhadap warga suku bangsa lainnya yang berbeda agama.
4. kalau satu suku bangsa berusaha mendominasi suatu suku bangsa lain secara politis.
5. jika sudah terdapat potensi konflik yang terpendam diantara suku bangsa itu sendiri.

EWP Tambunan mengisahkan pengalaman yang menarik ketika menjadi gubernur Sumatera Utara. Menurut beliau, suatu etnik akan duduk berdampingan, menerima etnik yang lain selam etnik lain tersebut menempati kedudukan sosial ekonomi yang lebih rendah. Namun begitu warga etnik lain tersebut kehidupannya membaik, mulai timbul konflik yang dimulai dan dicari perbedaan ; kalau agama berbeda, maka agama dijadikan isu ; kalau suku yang berbeda maka yang dijadikan isu adalah suku dan seterusnya.

INTEGRASI NASIONAL DAN NATIONAL BUILDING

Nsion adalah suatu entitas politik yang terdiri dari warga negara suatu negara nasional, dan biasanya berbeda latar belakang ras, etnik,agama dan golongannya satu sama lain, namun mempunyai kehendak yang kuat untuk bersatu dibawah payung negara nasional.
Maka suatu negara nasional bertumpu pada suatu tali halus yang mengikat seluruh unsur negara, seperti berbagai ras, etnik dan golongan sudah ada sebelum adanya nation dan negara nasional,jadi secara kronologis nasion ada terlebih dahulu sebelum terbentuknya nagara nasional atau nation state. Pada sisi lain dalam suatu negara nasional yang bersifat multi etnik, berdirinya suatu nasioanal dan suatu nasion yang mendukung mau tidak mau, suka atau tidaksuka, ada suatu keharusan melakukan pengorbanan untuk bersikap loyal kepada negara nasional dan nasion yang baru terbentuk.
Proses integrasi nasional secara struktural, proses ini terdiri dari proses uinterasi nasional secara vertikal dan proses integrasi nasional secara horizontal.. Proses secara horizontal mempunyai arti menyatukan berbagai jenis ras, etnik, dan golongan golongan yang ada yang benar benar merasa sebagai suatu bangsa.
Sedangkan proses integrasi nasioanal secara vertikal mempunyai makna menyatukan seluruh rakyat yang beraneka ragam itu,yang hidup tersebar dalam suatu wilayah yang luas dibawah kepemimpinan masing masing sehingga bersedia menerima proyeksi kekuasaan dari suatu pemerintah pusat. Maka dilihat dari proses tersebut integrasi nasional secara vertikal biasnya juga disebut sebagai inegrasi politik. Proses integrasi nasional merupaka suatu proses yang kompleks, karena harus meliputi proses terurainya sikap primordial yang lama dan menata kembali sebagai komponen integral dari nasion yang baru, dan mempunyai harapan agar etniksitasnya dapat terlindungi,meningkatnya kesehjahteraan, serta membawa kearah masa depan yang lebih baik. Namun juga harus disadari dengan sangat mendalam bila terjadi pengalokasian politik, ekonomi dan proses sosial / alocation of political, economic and social resources diraskan tidak adil, sekelompok etnik merasa dirugikan maka etnik tersebut akan berpaling kembali kepada tatnan pranasional, hal ini berarti kesetiaan kepada etnik akan dihidupkan kembali.
Proses integrasi nasional dinegara tercinta ini bersifat dinamis, oleh karena itu integrasi nasioanal yang sudah dicapai oleh bangsa ini pada suatu saat atau mungkin saat sekarang ini menagalami pemerosotan, baik karena blunder yang dilakukan oleh tokoh elite nasional, karena ethnic revivalism dari tokoh etnik, maupun karena subversi dari luar negeri. Jelas masalah etnik di Indonesia tidak dapat diabaikan begitu saja, Karena penga baian tersebut bukan berarti tidak adanya masalah etnik. Bangsa Indonesia yang multi etnik tentunya maslah etnik akan munculkepermukaan secara sporadis dan sifatnya bisa amat eksplosif,seperti kasus Aceh ( teredam mungkin untuk sementara waktu ), Irian Jaya atau Papua Barat ( yang masih bergolak walaupun dlam skala rendah ) dan tentunya pe ngalaman pahit yaitu Timor Timur yang sudah behasilmembentuk nasion dan nasion stste sendiri.

PERLU UNTUK DIRENUNGKAN OLEH BANGSA INDONESIA.

IRIAN JAYA
Antara tahun 1949 – 1963 pemerintah kolonial Belanda sebenarnya telah meninggalkan bom waktu didaerah ini, yang berupa benih benih gerakan gerakan separtisme ( yang akhirnya dapat juga menghambat percepatan pembangunan ekonomi dan administrasi di Irian Barat ), dan membentuk Dewan New Guinea yang bersidang pada tanggal 19 Oktober 1961. Dalam sidang tersebut telah ditetapkan simbol simbol politik seperti bendera, lagu kebangsaan, nama negara Papua Barat, nama penduduk orang Papua, dan lambang negara ” Burung Mambruk”
Dalam fase peralihan antara tahun 1963 – 1969, dibawah administrasi Republik Indonesia perkembangan keadaan didaerah ini mulai menggejolak lagi munculnya gerakan sparatis yang kemungkinan disebabkan oleh :
1. sikap sebagaian pejabat pemerintah didaerah tersebut seakan akan lebih hebat dibandingkan dengan penduduk setempat, sehingga penduduk asli menganggap mereka sebagai penjajah baru ( the new colonial masters)
2. beberapa oknum pejabat pemerintah mengangkut barang barang peningglan Belanda, hal ini memenyebabkan penduduk asli menganggap mereka sebagai perampok Irian
3. migrasi penduduk Sulawesi Selatan dan Tenggara sehingga secara langsung menggusur penduduk asli dari pasar pasar setempat
4. pendekatan keamanan dengan konteks stabilitas nasional,meneyebabkan berbaliknya mereka yang pernah mendukung menjadi Anti – Indonesia.
5. Lahirnya negara Papua Nugini pada tahun 1975 menimbulkan harapan baru bagi kalangan separtisme.
6. Kecemburuan akibat dialihkannya pembangunan dari Irian Jya ke Tiomor Timur ( menjadikan terabaikan pembangunan di Irian Jaya )
7. Dominasi penduduk pendatang sehingga menyebabkan tersisihnya penduduk asli dari tanah persukuannya
8. Pandangan rendah pendatang baru terhadap penduduk asli.
9. Pemerintah lebih memperhatikan para transmigran dari pada penduduk asli, sehingga kesulitan untuk memperoleh peluang kerja.
10. Pengangkatan tokoh tokoh nasional sebagai kepala suku, yang kelangsungannya mengecewakan penduduk karenatidak menuneikan kewajibannya.
Jadi dalam era sekarang ini, era globalisasi Tantangan NKRI dalam rangka integrasi nasional diseluruh wilayah kedaulatan RI masih akan tetap sama seperti dekade dekade sebelumnya ( kemungkinan kepentingan Internasional dan Regional terhadap Indonesia ), sekarang tinggal bagaimanakah upaya pemerintah, tokoh tokoh elite politk nasional meningkatkan kesejahteraan rkayat sesuai dengan kebutuhan rakyat setempat dan bukan atas persepsi dari pusat. ( sumber LEMHANAS DIREKTORAT KHUSUS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: